Jakarta, tvrijakartanews - Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Norman Yulian mengatakan pihaknya membuat buku panduan berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dalam membuat buku saku "Layanan Informasi Bagi Pencari Kerja Penyandang Disabilitas Melalui Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan".

"Kami membuat panduan buku saku panduan bagi teman-teman disabilitas, agar dapat membantu angkatan kerja penyandang disabilitas mendapatkan informasi lapangan pekerjaan," kata Norman ditemui di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Norman menambahkan dukungan layanan ketenagakerjaan serta pendampingan kerja yang dibutuhkan dari Unit Layanan Disabilitas. Hal ini menjadi perhatian ini, karena hari ini teman-teman disabilitas membutuhkan panduan itu untuk masuk unit disabilitas ketenagakerjaan agar memudahkan mereka.

"Karena buku ini mereka bisa mengetahui persyaratan dan apa yang harus mereka persiapkan untuk menjadi calon tenaga kerja," ujar Norman.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) KPU RI, Mochammad Afifudin saat konfrensi pers dengan tema Sosialisasi Dukungan Terhadap Asean Enabling Masterplant 2025 Bidang Ketenagakerjaan dan Pemilu Akses di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"KPU dalam konteks pelayan kepada teman-teman penyandang disabilitas kami mendukung semua upaya dalam pemenuhan hak politik pada pilkada serentak 2024," ucap Afif.

Menurut Alif, fasilitas perhelatan Pilkada Serentak ramah disabilitas. Untuk itu, ia memastikan pemilih disabilitas dapat akses yang sama dengan pemilih lainnya.

"Diantaranya misalnya ketentuan-ketentuan dalam pembukaan TPS, jalan menuju TPS diatur bagaimana undang-undang, lokasi lokasi yang terjangkau, kemudian pintu keluar masuknya ada standar minimal. Sehingga kursi roda bisa keluar masuk dengan gampang," tutur Afif,

Dikatakan mantan Komisioner Bawaslu RI ini, semua regulasi atau sistem untuk disabilitas sudah disiapkan, guna mendukung gelaran Pemilu 2024.

"Kemudian juga di dalam TPS ada space ruang untuk memungkinkan kursi roda bermanuver dan juga ketinggiannya yang bisa dijangkau teman-teman disabilitas," ungkap Afif.

Afif mengungkapkan, KPU juga akan mengatur ketinggian meja bilik suara dan meja kotak pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memudahkan disabilitas dalam menyoblos.

"Termasuk braille. Kami menerima masukan dan catatan, seandainya memang catatan PPDI ada yang belum ditemukan braille template, kami akan evaluasikan dan ini akan benar-benar di cek bagaimana yang terjadi sebenarnya," jelas Afif.

Lanjut dia, KPU juga menyiapkan alat bantu khusus bagi penyandang tuna netra yang melakukan pencoblosan. Alat ini template braille, yakni alat untuk memudahkan pemilih disabilitas netra dalam pemungutan suara Pilkada Serentak.

"Itu menjadi catatan buat kami untuk memperbaiki pelayanan bagi teman teman penyandang disabilitas," tambahnya.

Lebih lanjut, Afif tegaskan, KPU RI menerima semua masukan sekaligus mendukung upaya pemenuhan hak disabilitas yang menjadikan pemilu ramah disabilitas.

"Kami pastikan mendukung pemilu yang akses bagi teman-teman. Kemudahan untuk menggunakan hak pilih di TPS itu menjadi prinsip kami," imbuhnya.