Jakarta, tvrijakartanews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara) dapat memperbaiki tata Kelola sumber daya alam (SDA) melalui integrasi sistem. Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan, memperkuat pengawasan, serta optimalisasi penerimaan negara.

"Ini menciptakan proses bisnis yang tidak ruwet, tapi justru memudahkan. Masing-masing K/L tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa melakukan sinergi karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama, untuk komoditas yang sama, orang yang sama dan barang ini akan berjalan dengan dokumentasi dan aliran uang yang sama," kata Sri Mulyani ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sri Mulyani mengimbau bahwa komoditas minerba menjadi luar biasa vital dan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis. Untuknitu, pengelolaannya tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian dan sinergi serta kolaborasi menjadi sebuah keharusan.

"Pengusaha tidak bisa kemudian 'oh kalau kementerian ini kayaknya kuat, kita pergi ke kementerian lain yang masih bisa dilobi'. Dengan sistem ini kita bekerja rapi, konsisten, tegas dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan sudah tahu kewajiban mereka," tuturnya.

Sri Mulyani berharap agar Simbara dapat mencakup tata kelola seluruh komoditas mineral. Bahkan termasuk minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

"Kita harapkan seluruh mineral akan masuk (dalam Simbara), bahkan termasuk CPO," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengataka perluasan Simbara untuk komoditas lainnya. Mulai dari batu bara dan kini diperluas ke komoditas nikel dan timah, ke depan akan dilanjutkan ke komoditas lainnya seperti bauksit, emas dan tembaga.

"Di tahun-tahun yang akan datang kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki Simbara termasuk untuk komoditas lainnya seperti bauksit, emas dan tembaga," kata isa.